Lakukan Perluasan Peserta Jaminan Sosial Pekerjaan, Pemkot Tegal Konsolidasi dengan BPJS Cabang Tegal

Penyerahan cinderamata dalam rapat kerjasama BPJS Noker Cabang Kota Tegal dengan Pemkot Tegal. Sumber: Pemkot Tegal.

Mangkukusuman – Perluasan penerima jaminan sosial ketenagakerjaan terus diupayakan oleh Pemkot Tegal. Rencana perluasan ini diungkapkan dalam rapat kerjasama Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Noker) Cabang Kota Tegal dengan Pemkot pada Selasa (18/10/2019) kemarin di Ballroom Plataran Heritage Borobudur Hotel.

Heru Setyawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindutrian menuturkan maksud dari pertemuan ini adalah untuk konsolidasi antara BPJS Naker denganPemkot Tegal. Menurutnya, acara ini hasil study banding ke Sulawesi Utara, dimana jaminan ketenagakerjaan disana sudah berjalan dengan baik. Maka dari itu Pemkot Tegal memandang perlu menindaklanjuti program tersebut.

“Kewajiban jaminan sosial untuk para pekerja sering kali diabaikan. Padahal, jaminan sosial perlu untuk melindungi para pekerja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”, ucap Wali Kota Tegal.

Pertemuan ini dihadiri Wali Kota Tegal, Dedy Yon Surpiyono; PJ Sekda Kota Tegal, Imam Badarudin; beserta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala BPJS Naker Cabang Tegal, Cep Nandi Yunandar.

“Pemkot Tegal perlu mengeluarkan regulasi, terkait kepesertaan BPJS Naker. Dengan diadakannya kerjasama antara Pemkot dan BPJS Naker, semua OPD dilingkungan Pemkot Tegal bisa turut mendorong potensi-potensi yang belum tersentuh untuk perluasan kepesertaan PBJS Naker.”, tutur Cep Nandi.

Jamin Keselamatan Kerja Hingga Kesehatan Satu Keluarga

BPJS Naker sendiri memberi jaminan kepada para pekerja yang tidak sengaja mengalami kecelakaan kerja maupun jaminan kesehatan lainnya. “Terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), program ini ialah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja. Jika peserta atau pekerja mengalami kecelakaan maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan berupa seluruh biaya perawatan di rumah sakit.”, jelas Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto.

Sistem jaminan Sosial Nasional sendiri telah diatur dalam UU RI No. 40 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut mengatur segala aspek mulai dari pendaftaraan hingga pencairan dana.

Manfaat program JKK ini berupa layanan kesehatan, santunan uang (penggantian biaya transportasi, sementara tidak mampu bekerja/STMB, cacat, kematian dan biaya pemakaman), program kembali bekerja, dan sebagainya.

Add Comment