Sadarkan Warga Tertib Administrasi, Disdukcapil Kota Tegal Adakan Lomba Gisa

Wali Kota Tegal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Lomba Gisa Se-Kota Tegal. (Pemkot Tegal)

Mangkukusuman – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal telah menyiapkan dana sebesar Rp. 15.650.000 sebagai dana binaan terhadap 6 RT pemenang lomba GISA. GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adimistrasi) sendiri merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan agar masyarakat lebih mau untuk tertib administrasi.

Dilansir dari situs resmi Pemerintah Kota Tegal , Kepala Disdukcapil Kota Tegal, Basuki menyampaikan tujuan diadakannya lomba Gisa ini untuk mewujudkan masyarakat Kota Tegal lebih peduli akan pengurusan dan pemutahiran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen yang dimaksud ialah kepemilikan e-KTP, akte kelahiran, akte kematian, kondisi Kartu Keluarga terbaru dan sebagainya.

Teknis lomba Gisa ini ialah pada minggu ke-3 setiap RT memilih anggota untuk mengikuti lomba, minggu ke-4 Lurah menyeleksi 2 RT terbaik kemudian pada minggu ke-5 camat menyeleksi dan memilih 3 RT untuk menjadi perwakilan kecamatan setempat dan selanjutnya Disdukcapil Kota Tegal menyeleksinya.

Jumlah total peserta yang mengikuti lomba ini adalah 1.154 peserta yang diambil dari seluruh RT yang ada di Kota Tegal, kemudian akan diseleksi dan menyisakan 12 RT terbaik yang nantinya akan mengikuti penjurian dibabak final hingga mendapatkan 6 pemenang yang terpilih.

Dedy Yon Supriyono selaku Wali Kota Tegal turut mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukannya diperlukan berbagai cara dan upaya, salah satunya dengan lomba RT pelopor Gisa. Beliau juga menyakini bahwa setiap RT di Kota Tegal mempunyai kreativitas dan inovasi masing-masing untuk mengajak warganya tertib administrasi. Apresiasi ini ia sampaikan pada saat membuka Babak Final Lomba RT Gisa Kota Tegal Tahun 2019 di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kompleks Balai Kota Tegal, Selasa (15/10/2019).

Manfaat Tertib Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan di Indonesia sendiri sebenarnya telah tertulis pada UU No. 24 Tahun 2013 pasal 1 poin 9, yang mana disebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Diatur pula mengenai ketentuan pidana tentang penyalahgunaan data kependudukan.

Bambang Marsudi dari BKKBN DIY menilai bahwa data kependudukan ini bisa mengintervensi kebijakan pemerintah agar nantinya lebih tepat sasaran. “Penduduk sebagai objek dan subjek perlu dikenali, diidentifikasi, dipilah dan dianalisis sehingga intervensi pembangunan akan lebih tepat sasaran”, ujarnya.

Pada laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara disebutkan bahwa administrasi kependudukan yang wajib dipenuhi di antaranya e-KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil. Dengan adanya administrasi tersebut warga mendapatkan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil Penduduk, dan memberikan manfaat begi kepentingan administrasi dan kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Selain itu, kelengkapan administrasi kependudukan sendiri bisa berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Akta kelahiran dan kematian misalnya, akta kelahiran digunakan untuk sekolah dan melamar pekerjaan, sedangkan akte kematian digunakan untuk mengklaim asuransi maupun pengurusan warisan.

Add Comment