Adakan Lomba Sosiodrama, Pemkot Tegal : Semoga Masyarakat Termotivasi Untuk Sadar Hukum

Penampilan dari salah satu peserta. Sumber: Pemkot Tegal.

Mangkukusuman – Bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK, Bagian Hukum Setda Kota Tegal mengadakan Lomba Sosiodrama atau Fragmen sebagai kegiatan Pembinaan Kelurga Sadar Hukum (KADARKUM) Kota Tegal Tahun 2019. Pesertanya ialah masing-masing kecamatan yang ada di Kota Tegal. Setiap kecamtan mengirim perwakilannya untuk dipentaskan di Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal, Kamis (14/11/2019).

Walikota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono menuturkan pembinaan keluarga sadar hukum harus dimulai dari keluarga. Pihaknya juga mengapresiasi diadakannya lomba sosiodrama tersebut.

‘’Saya atas nama Pemerintah Kota Tegal memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan lomba kadarkum ini. Saya berharap, melalui kegiatan sadar hukum yang dikonsep dengan perlombaan sosiodrama/fragmen, maka muatan produk hukum yang disosialisasikan kepada masyarakat akan mudah dimengerti oleh masyarakat,’’ paparnya.

Dilansir dari laman Pemkot Tegal, juara 1 sosiodrama diraih Kecamatan Tegal Timur, kemudian juara 2 Kecamatan Margadana, juara 3 diraih Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Selatan sebagai Harapan.

‘’Dengan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum serta memotivasi masyarakat kesadaran hukum,’’ papar Kepala Bagian Hukum Serda Kota Tegal, Budi Hartono.

Walikota Tegal juga mengungkapkan bahwa melalui mendramatisasikan tingkah laku akan lebih bisa tersampaikan. ‘’Saya berharap masyarakat kota tegal dapat memahami peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Sebab, peraturan perundang-undangan setelah diundangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat maka masyarakat telah dianggap mengetahui peraturan hukum tersebut. Karena produk hukum diundangkan melalui penyebarluasan informasi dalam berbagai kegiatan agar dapat diketahui oleh masyarakat,’’ papar H. Dedy Yon Supriyono.

Kondisi Masyarakat Hukum di Indonesia

Rektor UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S. H., M. Hum. Menyatakan bahwa di Indonesia hubungan antara hukum dengan masyarakat sangat rendah. Sementara itu menurut Griselda L. Siahailatua, terciptanya kesadaran hukum pada suatu wilayah nantinya akan memunculkan masyarakat yang beradab. “Karena itu, kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum,” ujar Griselda.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan oleh manusia agar mereka tidak saling mencelakai sesamanya. Seseorang yang sadar hukum akan menjaga tindak tunduknya sedangkan mereka yang tidak tahu hukum akan selalu melanggar peraturan apapun.

“Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan undang-undang saja, tidak berarti kewajiban untuk taat kepada undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tak tertulis, seperti adat, kebiasaan masyarakat,” ungkap Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S. H., M. Hum..

Dilansir dari laman UIN Sunan Gunung Djati, Prof. Dedi menyebutkan beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat. Faktor tersebut adalah Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum

Add Comment